Kemendagri Minta Daerah Lebih Cermat dalam Pencatatan Sipil

Jakarta – Sebagai lembaga strategis yang mengurusi dokumen kependudukan, akurasi proses pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah dalam mencatat setiap peristiwa penting sangat krusial. Berbagai kebijakan dan aturan mesti dicermati dalam mewujudkan masyarakat yang berbahagia melalui layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Hal itu dinilai sangat penting bagi Direktur Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Arief M. Edie sebagaimana ia sampaikan saat mewakili Dirjen Dukcapil pada Bimbingan Teknis Konversi Data Akta Kelahiran Non SIAK ke Database SIAK dan Pencatatan Kelahiran Secara Online Angkatan I di Hotel Park, Jakarta, Senin (27/08/2018).

“Kita ini diwajibkan untuk mendata, mencatat, tidak boleh salah. Dari 35 keluarahan kalau satu meleset saja, pasti yang lain mengikuti. Misalnya yang lahir 1 ditulis 35,” kata Direktur yang akrab disapa Arief ini dalam arahannya.

Apalagi, lanjut Arief, Indonesia memiliki budaya tertib silsilah keturunan yang sangat kuat untuk memproses hal-hal seperti pembagian waris. Berbeda halnya dengan apa yang terjadi di luar negeri yang cenderung sederhana.

 

“Di luar negeri itu sudah males punya anak, bahkan banyak yang sistemnya adopsi anak dari negara-negara berkembang seperti Afrika dan sebagainya. Dan di Akta Kelahiran mereka itu tidak ada masalah,” ujarnya.

Belum lagi, lanjut Arief, kompleksitas dari fenomena kependudukan Indonesia, seperti kasus kebingungan untuk menentukan status anak dari seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW).

“Itulah kendala-kendala yang bapak ibu hadapi. Ndak salah, disalahin lagi. Jangan sampai gara-gara Bapak Ibu salah meng-entry data, kemudian Bapak Ibu dipanggil menjadi saksi dan digiring ke arah pidana,” lanjutnya.

Kendati begitu, Arief menyatakan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan Bimtek dan koordinasi kepada pihak-pihak seperti kepolisian dan hakim. Hal ini diakukan guna memberikan kontekstualisasi teknis agar mereka memahami kerumitan urusan dokumentasi kependudukan.

“Itulah mengapa saya beberapa kali Bimtek mengundang polri dan hakim untuk sama-sama menyikapi dengan baik. Ya kalo perdata jangan dibawa ke pidana,” pungkasnya.

 

Sumber : www.dukcapil.kemendagri.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *